DRI ITB dan Kemenko IPK Kaji Kelayakan Giant Sea Wall Pantura, Tekankan Solusi Berbasis Data Geospasial
BANDUNG, dri.itb.ac.id – Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait percepatan perlindungan kawasan pesisir Jawa, Direktorat Riset dan Inovasi (DRI) ITB bersama Pusat Riset Analisis dan Penerapan Informasi Geospasial (PAPG) ITB menggelar pertemuan strategis bersama perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) pada Jumat (23/1/2026).
Pertemuan ini bertujuan untuk memaparkan hasil studi kelayakan (feasibility study) serta riset mendalam mengenai pembangunan Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) di Pantai Utara (Pantura) Jawa. Diskusi ini menjadi ruang dialog penting untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan hasil riset terkini perguruan tinggi guna menjawab tantangan bencana banjir pesisir dan penurunan muka tanah yang mengancam wilayah Jawa.
Solusi Penurunan Muka Tanah dengan Konsep “Livable Dike”
Dalam sesi pemaparan, Koordinator Peneliti PAPG ITB, Dr. Heri Andreas, menekankan bahwa permasalahan utama di Pantura saat ini adalah laju penurunan muka tanah (land subsidence) yang jauh melampaui kenaikan permukaan air laut global. Berdasarkan pemantauan selama 20 tahun, laju penurunan tanah di titik-titik kritis Pantura mencapai 1 hingga 20 cm per tahun, sementara kenaikan air laut hanya berkisar 5-6 mm per tahun.
Dr. Heri menjelaskan bahwa kegagalan infrastruktur tanggul di masa lalu sering kali disebabkan oleh penggunaan data elevasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, ITB melalui PAPG merekomendasikan penggunaan peta geospasial skala 1:5000 dan pemodelan 3D yang komprehensif sebagai dasar perencanaan.
“Tanpa peta dasar dan data elevasi yang benar, perencanaan infrastruktur sebesar ini akan berisiko meleset. Kami siap mendukung pemerintah dengan teknologi pemetaan terkini untuk memastikan desain tanggul tetap efektif dalam jangka panjang,” ujar Dr. Heri.
Sebagai solusi atas tantangan tersebut, pertemuan ini menyepakati perlunya pergeseran paradigma dari sekadar membangun tembok pelindung menjadi konsep Livable Dike (tanggul yang dapat dihuni). Konsep ini mengintegrasikan fungsi perlindungan pesisir dengan pengembangan wilayah, seperti pembangunan jalan tol di atas tanggul, penyediaan lahan pemukiman nelayan yang layak, hingga pembuatan waduk internal (inner lake).
Keberadaan waduk internal ini dinilai krusial karena dirancang sebagai sumber air baku bagi masyarakat pesisir. Hal ini diharapkan mampu menghentikan penggunaan air tanah secara masif, yang selama ini menjadi penyebab utama laju penurunan muka tanah yang ekstrem di kawasan tersebut.
Sinergi Akademisi dan Pemerintah
Menanggapi hasil studi ITB, perwakilan Kemenko Infrastruktur menyampaikan apresiasi atas kontribusi akademis tersebut. Ia menegaskan bahwa peran ITB sangat vital dalam memberikan masukan teknis dan mitigasi bagi Badan Otoritas Pengelola Pantura Jawa yang baru saja dibentuk melalui Keputusan Presiden.
Ke depan, para pihak sepakat untuk menindaklanjuti pertemuan ini melalui penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih formal. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat langkah-langkah penanganan penurunan muka tanah melalui pendekatan hulu ke hilir, mulai dari tata ruang, pengelolaan limbah, hingga implementasi infrastruktur fisik.
Sinergi antara riset mendalam dari ITB dan dukungan kebijakan dari pemerintah diharapkan mampu menghasilkan teknologi perlindungan pesisir yang tidak hanya tangguh secara teknis, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas.
Kontributor: Aura Salsabila Alviona
