DRI ITB Matangkan Skema Anggaran dan Percepatan Eksekusi Program Riset Equity 2026
Direktorat Riset dan Inovasi (DRI) Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Anggaran Riset Equity Tahun 2026 pada hari Senin 12 Januari 2026, di Ruang Rapat A, Gedung CRCS ITB. Pertemuan ini membahas kesiapan eksekusi program, mekanisme penyerapan, serta sinkronisasi administrasi lintas unit agar pelaksanaan program berjalan tepat waktu dan akuntabel.
Rapat dipimpin Deputi Direktur Bidang Pengembangan Pusat/Pusat Penelitian/PUI DRI ITB, Dr. Grandprix Thomryes Marth Kadja, M.Si., serta dihadiri unsur keuangan dan sekretariat DRI bersama perwakilan SPM di antaranya:
- Sofyan Sutrisna, A.Md., Kepala Subdirektorat Monitoring Evaluasi Program dan Anggaran Direktorat Perencanaan Sumber Daya
- Alni Hadiani Putri, S.ST., Kepala Sekretariat Satuan Penjamin Mutu (SPM)
- Gina Fadhilah Erdiyana, S.Tr.Ak., Staf Administrasi SPM
- Kepala Subdirektorat Keuangan dan Anggaran, Raditya Panji Birama, A.Md., S.E.
- Kepala Sekretariat, Indah Rusdianti S.E.
- Gita Nurul Falaq, Staf Keuangan DRI
- Namira A., Staf Keuangan DRI
Koordinasi ini menitikberatkan pada kelancaran proses di tingkat operasional, terutama saat program memasuki tahap pelaksanaan awal tahun.
Salah satu pembahasan utama adalah informasi dana program yang telah masuk pada tahap 80%. Peserta rapat menyoroti pentingnya pemanfaatan anggaran yang mengikuti ketentuan, termasuk pengaturan konsumsi kegiatan dan kebijakan honorarium yang memerlukan koordinasi dengan unit terkait agar tidak menimbulkan hambatan administratif.
DRI juga mengidentifikasi risiko yang dapat mempengaruhi percepatan penyerapan, khususnya terkait outstanding pertanggungjawaban (SPJ) pada skema UMK. Dalam diskusi, disampaikan adanya ambang batas (threshold) yang dapat mengunci proses UMK, sehingga diperlukan mitigasi agar dorongan penyerapan tidak berujung pada kebuntuan sistem.
Sebagai langkah antisipasi, rapat menyepakati perlunya pemilahan data outstanding khusus kegiatan Equity agar penanganannya lebih fokus. Selain itu, opsi LS didorong untuk transaksi tertentu karena dinilai dapat mengurangi hambatan yang lazim muncul pada mekanisme UMK, terutama ketika program perlu bergerak cepat pada kuartal awal.
Dalam konteks operasional perjalanan dinas, rapat turut membahas opsi layanan pemesanan tiket/hotel melalui skema corporate billing (melalui logistik) beserta pertimbangan biaya tambahan. Pembahasan ini diarahkan untuk mencari skema yang paling efisien namun tetap memudahkan peneliti menjalankan kegiatan.
Tidak hanya anggaran riset, rapat juga membahas komponen insentif di bawah porsi DRI, yakni insentif sitasi dan insentif publikasi. Insentif sitasi direncanakan mengikuti cut-off 31 Desember dan ditargetkan penetapan pada 19 Januari, sementara insentif publikasi menunggu periode cut-off sekitar Mei/Juni sebelum dapat dieksekusi.
Untuk memastikan kelancaran eksekusi, dibahas mekanisme pemindahan anggaran melalui surat resmi dengan tembusan unit-unit terkait. Tim juga menugaskan penyusunan dokumen pendukung dan penyiapan surat dalam waktu dekat agar proses administrasi dapat berjalan paralel dengan persiapan pelaksanaan program.
Rapat menutup pembahasan dengan catatan tambahan terkait usulan pengalihan anggaran fakultas yang tidak terserap pada 2025 ke 2026, serta harapan perbaikan bertahap untuk menekan outstanding di masa mendatang. Melalui koordinasi ini, DRI ITB menegaskan komitmennya untuk menguatkan tata kelola program Equity 2026—cepat dalam eksekusi, rapi dalam administrasi, dan jelas dalam akuntabilitas.
