Kolaborasi Kemenko Infrawil dan PPIW ITB: Rumuskan Strategi Pembangunan Daerah dan Solusi Urban Heat Island

BANDUNG, dri.itb.ac.id – Direktorat Riset dan Inovasi (DRI) Institut Teknologi Bandung (ITB) memfasilitasi pertemuan strategis antara Pusat Penelitian Infrastruktur dan Kewilayahan (PPIW) ITB dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infrawil). Diskusi ini dilangsungkan pada Jumat (24/4/2026) di Gedung CRCS ITB.

Pertemuan difokuskan pada dua agenda utama: penyelenggaraan Workshop Penulisan Narasi Pembangunan Infrastruktur Daerah dan penyusunan kajian dampak Ruang Terbuka Hijau dan Biru (RTHB) terhadap ketahanan lingkungan.

Terkait agenda pertama, Plt. Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah I Kemenko Infrawil, Syahrudin, menyoroti pengajuan program infrastruktur daerah yang kerap parsial. “Kami meminta PPIW ITB menyelenggarakan workshop penulisan narasi agar daerah memiliki pemahaman konsep spasial yang kuat dan berbasis data,” ujarnya.

Ketua PPIW ITB, Prof. Dr. Delik Hudalah, S.T., M.T., M.Sc., menyambut baik inisiatif tersebut mengingat adanya kesenjangan kapasitas SDM antardaerah dalam perencanaan tata ruang. Melengkapi hal tersebut, Peneliti ITB, Dr. Isnu Putra Pratama, S.T., M.P.W.K., menekankan pentingnya pemerintah daerah melembagakan pengetahuan ini ke dalam aturan resmi agar kerangka perencanaan tetap konsisten di tengah pergantian pejabat.

Pada agenda kedua, Kemenko Infrawil mendorong kajian ilmiah RTHB untuk mencegah penanaman pohon perkotaan yang keliru dan berisiko merusak utilitas kota. Merespons hal ini, pakar perencanaan tata ruang ITB, Dr. Niken Prilandita, S.T, M.Sc., menjelaskan pentingnya metode inovasi konversi. “Inovasi RTH kini tidak lagi sebatas mengandalkan persentase luasan konvensional. Sebagai contoh, pemanfaatan atap bangunan (rooftop) di kawasan padat perkotaan juga dapat dikategorikan dan dimaksimalkan fungsinya sebagai RTH,” paparnya.

Ke depannya, PPIW ITB dan Kemenko Infrawil sepakat untuk terus mematangkan instrumen kolaborasi guna memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan kewilayahan di Indonesia senantiasa berlandaskan pada bukti ilmiah (evidence-based policy).

Kontributor: Nada Raudah Mumtazah