Perkembangan konflik bersenjata dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa teknologi telah mengubah wajah pertahanan modern. Drone, sensor, kecerdasan buatan, komunikasi, hingga sistem pengolahan data kini tidak lagi bekerja sebagai perangkat yang berdiri sendiri. Semuanya bergerak menuju satu ekosistem yang saling terhubung, sehingga informasi dari lapangan dapat diterima, dianalisis, dan diterjemahkan menjadi keputusan dalam waktu yang semakin singkat.

Bagi Indonesia, perubahan tersebut menjadi penting untuk diperhatikan. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah darat dan laut yang luas, kebutuhan terhadap teknologi pengawasan dan pertahanan tidak dapat hanya mengandalkan satu jenis wahana. Diperlukan kombinasi wahana udara, darat, permukaan laut, hingga bawah laut yang mampu bekerja dalam suatu sistem terpadu.

Menurut Dr.-Ing. Ir. Mochammad Agoes Moelyadi, S.T., M.Sc. dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB), salah satu konsep penting untuk memahami arah perkembangan tersebut adalah ISR, singkatan dari Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance.

Hal tersebut dipaparkan Dr. Agoes dalam wawancara Technological Outlook oleh tim Idealog, Islaminur Pempasa dan Saffanah Zahirah. Wawancara berlangsung pada Kamis (10/9/2026), di Ruang Rapat A, Gedung CRCS Lantai 6, Kampus ITB, Jalan Ganesa No. 10, Bandung.

Surveillance digunakan untuk melakukan pengamatan dalam waktu relatif lama. Sebuah wahana, misalnya drone, dapat ditempatkan di udara dan membawa berbagai sensor untuk mengamati pergerakan manusia, kendaraan, maupun objek lainnya. Ketika suatu objek perlu diperiksa lebih dekat, dilakukan reconnaissance untuk memperoleh informasi yang lebih terperinci. Seluruh data tersebut kemudian diolah menjadi intelligence yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Namun, tantangan pertahanan modern tidak berhenti pada kemampuan memperoleh informasi.

Dari ISR Menuju C4ISR

Dalam operasi pertahanan, informasi harus bergerak dengan cepat dari sensor menuju pengambil keputusan dan selanjutnya kepada unsur yang berada di lapangan. Keterlambatan beberapa menit saja dapat membuat kondisi yang diamati sudah berubah.

Karena itulah ISR berkembang menjadi konsep yang lebih luas, yaitu C4ISR: Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance.

Dalam sistem tersebut, informasi hasil surveillance dan reconnaissance diproses melalui komputer, disampaikan melalui jaringan komunikasi, kemudian digunakan oleh komandan untuk mengambil keputusan dan memberikan perintah. Setelah itu, informasi dari pelaksanaan operasi kembali masuk ke dalam sistem sebagai umpan balik.

Dengan cara tersebut, berbagai platform tidak lagi bekerja sendiri-sendiri.

Sebuah drone dapat memperoleh citra dari udara. Kendaraan darat dapat mengirimkan informasi dari permukaan. Wahana bawah laut maupun kapal tanpa awak dapat melakukan pengamatan di laut. Informasi dari seluruh platform itu kemudian dapat digabungkan dalam satu sistem komando dan kendali.

Untuk membangun kemampuan seperti ini, teknologi yang dibutuhkan juga sangat beragam. Selain platform seperti UAV (unmanned aerial vehicle), terdapat UGV (unmanned ground vehicle), UUV (unmanned underwater vehicle), dan USV (unmanned surface vehicle). Di belakangnya masih diperlukan sensor, sistem komunikasi, kecerdasan buatan, pengolahan serta fusi data, manufaktur, dan keamanan siber.

Di sinilah drone menjadi salah satu komponen penting.

Mengapa Drone Penting bagi Indonesia?

Dalam konteks Indonesia, drone mempunyai ruang aplikasi yang sangat luas. Teknologi ini dapat digunakan untuk pengawasan wilayah, patroli maritim, pertanian, pengiriman kargo antarpulau, relay telekomunikasi, hingga kebutuhan pertahanan.

Dr. Agoes menilai kekuatan drone justru terletak pada kemampuannya menjadi bagian dari sebuah sistem. Drone tidak cukup hanya dapat terbang. Untuk menjalankan suatu misi, drone membutuhkan sensor. Sensor menghasilkan data. Data kemudian perlu dianalisis, antara lain dengan kecerdasan buatan, sebelum akhirnya dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

Saat ini, pemanfaatan drone dalam sektor pertahanan Indonesia sudah mulai berkembang, termasuk untuk surveillance dan patroli maritim. Namun, berbagai platform masih relatif bekerja secara terpisah dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem C4ISR.

Kondisi tersebut sekaligus membuka peluang besar bagi pengembangan teknologi dalam negeri.

Indonesia masih menggunakan sejumlah produk drone dari luar negeri. Menurut Dr. Agoes, pembelian teknologi asing tidak selalu harus dihindari. Yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia tetap membangun kemampuan desain, produksi, integrasi sistem, dan penguasaan teknologi di dalam negeri. Ketergantungan penuh terhadap produk luar dapat menimbulkan persoalan, mulai dari ketersediaan suku cadang hingga penguasaan sistem dan keamanan data.

Desain Menjadi Kunci

Dalam pengembangan pesawat nirawak, salah satu kemampuan paling penting justru berada sebelum tahap produksi, yaitu desain.

Ketika sebuah produk pesawat dibeli dari luar negeri, desain rinci biasanya tidak ikut diberikan. Yang mungkin diperoleh adalah produk jadi atau lisensi untuk memproduksinya. Karena itu, kemampuan merancang pesawat sendiri menjadi bagian penting dari kemandirian teknologi.

Desain dimulai dari kebutuhan misi atau design requirements. Apakah drone akan digunakan untuk surveillance? Pertanian? Membawa kargo? Terbang pada ketinggian tinggi? Atau melakukan lepas landas secara vertikal?

Perbedaan kebutuhan tersebut akan menghasilkan bentuk pesawat yang berbeda.

Setelah desain selesai, proses berlanjut ke manufaktur. Struktur drone banyak menggunakan material komposit seperti fiberglass dan carbon fiber yang kemudian dibentuk menjadi sayap maupun struktur pesawat sesuai hasil perancangan.

Pesawat yang telah selesai dibuat pun belum dapat langsung diterbangkan.

Berbagai ground test harus dilakukan untuk memastikan struktur dan sistemnya aman. Ada uji statik untuk memastikan sayap mampu menahan beban, uji dinamik untuk melihat respons terhadap getaran, pengujian elektronik, sistem propulsi, komunikasi, hingga kemungkinan interferensi elektromagnetik.

Setelah melewati pengujian darat, barulah dilakukan flight test dalam berbagai kondisi penerbangan. Bahkan setelah itu masih terdapat tahapan sertifikasi sebelum sebuah pesawat dapat benar-benar digunakan sebagai produk operasional.

Menurut Dr. Agoes, kemampuan pengujian semacam ini juga merupakan bidang yang perlu terus diperkuat di ITB.

Tiga Arah Pengembangan Drone di ITB

Salah satu contoh pengembangan yang dilakukan tim Dr. Agoes adalah pesawat nirawak kategori HALE atau High-Altitude Long-Endurance.

Sesuai namanya, HALE dirancang untuk terbang pada ketinggian tinggi dalam waktu lama. Aplikasinya dapat diarahkan untuk surveillance maupun relay telekomunikasi. Dalam pengembangannya terdapat beberapa skala model, hingga konfigurasi berukuran penuh dengan bentang sayap sekitar 15 meter.

Pengembangan HALE tidak hanya berbicara mengenai penerbangan. Tim harus melalui proses desain, pembuatan material komposit, pengujian terowongan angin, uji struktur statik dan dinamik, hingga uji terbang. Pengembangan tersebut melibatkan tim multidisiplin yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

Arah pengembangan kedua datang dari sektor yang sama sekali berbeda, yaitu pertanian.

Tim mengembangkan UAV hybrid untuk precision agriculture yang dikenal sebagai MANTIS. Tidak seperti quadcopter biasa yang hanya mengandalkan empat rotor, wahana ini menggabungkan rotor untuk lepas landas dan mendarat secara vertikal dengan sayap tetap untuk penerbangan maju.

Konfigurasi tersebut memberikan dua keuntungan. Drone tetap dapat melakukan hover ketika diperlukan, tetapi ketika harus menempuh jarak jauh, sayapnya menghasilkan gaya angkat sehingga penerbangannya menjadi lebih efisien. Menurut penjelasan dalam wawancara, jika multirotor konvensional memiliki waktu terbang sekitar 10–15 menit, konfigurasi hybrid yang dikembangkan diarahkan memiliki durasi terbang hingga sekitar 50 menit.

MANTIS juga dikembangkan untuk mendeteksi kondisi tanaman sebelum melakukan penyemprotan. Dengan kamera dan sistem penginderaan vegetasi, area tanaman yang membutuhkan penanganan dapat terlebih dahulu dipetakan. Penyemprotan kemudian diarahkan hanya ke lokasi yang membutuhkan, bukan ke seluruh kebun.

Konsep platform yang sama bahkan membuka kemungkinan penggunaan di luar pertanian. Dengan mengganti payload penyemprotan menjadi kamera atau sensor lain, wahana dapat digunakan untuk kebutuhan surveillance, termasuk kemungkinan pengawasan wilayah perbatasan. Dalam wawancara juga dibahas rencana pengujian untuk mendeteksi kapal maupun keberadaan orang di wilayah tertentu.

Pengembangan ketiga adalah konfigurasi folding-wing UAV, yakni pesawat nirawak dengan sayap yang dapat dilipat ketika ditempatkan dalam tabung peluncur dan membuka setelah wahana diluncurkan.

Dalam konteks pertahanan, konfigurasi seperti ini dapat dikembangkan untuk wahana loitering. Namun, prototipe yang dibahas masih berada pada tahap pengembangan awal dan pengujian teknologi; pengujian misi secara penuh belum dilakukan.

Tantangan Bernama TRL

Masalah besar pengembangan teknologi pertahanan bukan sekadar menemukan ide atau menghasilkan prototipe.

Teknologi harus melewati Technology Readiness Level (TRL), yaitu tingkatan yang menggambarkan seberapa matang sebuah teknologi sebelum benar-benar dapat digunakan.

Secara sederhana, TRL 1–3 berkaitan dengan riset dan pembuktian konsep. TRL 4–6 bergerak menuju pengembangan dan prototipe yang semakin matang. Setelah itu, TRL 7–9 membawa teknologi menuju demonstrasi dalam lingkungan operasional hingga siap digunakan.

Banyak penelitian perguruan tinggi dapat berkembang dengan baik pada tahap awal, tetapi menghadapi kesulitan ketika harus bergerak menuju produk.

Pada tingkat yang lebih tinggi, pengembangan tidak lagi dapat dilakukan oleh satu atau dua peneliti. Dibutuhkan tim multidisiplin, fasilitas pengujian, dokumentasi, sertifikasi, serta biaya yang jauh lebih besar. Dalam wawancara, Dr. Agoes menggambarkan bahwa riset awal dapat membutuhkan ratusan juta rupiah, sementara pengembangan prototipe pada tingkat kesiapan lebih tinggi dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Persoalan lain muncul ketika teknologi sudah melampaui kapasitas riset kampus tetapi belum cukup matang untuk dibeli industri atau pengguna. Tahapan inilah yang kerap dikenal sebagai valley of death dalam hilirisasi teknologi.

Industri umumnya menginginkan produk yang sudah matang. Sementara untuk menjadikan sebuah prototipe benar-benar matang diperlukan biaya pengujian yang besar. Menurut Dr. Agoes, dukungan pemerintah diperlukan untuk menjembatani fase tersebut.

ITB dan Ekosistem Pertahanan Bandung

Dalam konteks pengembangan teknologi pertahanan, ITB memiliki posisi yang relatif strategis.

Kampus ITB berada tidak jauh dari sejumlah industri pertahanan nasional seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT Len Industri, dan PT Dahana. Kedekatan tersebut merupakan modal penting untuk membangun hubungan antara riset di kampus dengan kebutuhan industri.

Di dalam ITB sendiri terdapat berbagai pusat penelitian dan kelompok keilmuan yang memiliki kompetensi terkait pertahanan, sistem tak berawak, kecerdasan buatan, komunikasi, sensor, manufaktur, maupun teknologi digital.

Pengembangan sistem seperti C4ISR memang tidak mungkin dilakukan oleh satu kelompok keilmuan.

Dibutuhkan kolaborasi antara ahli aerodinamika dan desain pesawat, teknologi kontrol, elektronik, komunikasi, kecerdasan buatan, informatika, material, manufaktur, hingga keamanan siber. Penguatan pusat-pusat multidisiplin menjadi salah satu langkah jangka pendek yang dipandang penting.

Pada tahap berikutnya, perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan pengguna harus berada dalam satu ekosistem pengembangan yang sama.

Kolaborasi tersebut tidak cukup hanya menghasilkan penelitian. Teknologi harus dibawa melewati pengujian, mencapai tingkat kesiapan yang dibutuhkan, kemudian digunakan oleh pengguna.

Di titik itulah technological outlook mengenai drone menjadi lebih luas daripada sekadar pertanyaan tentang “seberapa canggih sebuah pesawat nirawak”.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah Indonesia mampu merancangnya, membuatnya, mengujinya, mengintegrasikannya dengan berbagai sistem lain, serta menguasai data dan teknologi yang berada di dalamnya.

Drone hanyalah salah satu platform. Namun dari platform kecil yang terbang di udara tersebut, terdapat gambaran yang jauh lebih besar mengenai masa depan pertahanan: sistem yang semakin terhubung, multidisiplin, berbasis data, dan menuntut kemandirian teknologi nasional.

Kontributor: Nada Raudah Mumtazah
Berita terkait:
1. Imigrasi gandeng ITB garap drone sebagai pagar digital perbatasan
2. Imigrasi gandeng ITB menggarap drone sebagai pagar digital perbatasan